i. Pendahuluan
Dalam dunia usaha, perjajnian usaha itu menduduki posisi yang sangan penting, karena perjanjian itulah yang membatasi antara dua pihak yang terlibat dalam pengelola usaha, dan akan mengikat uhubungan itu dimasa sekarang dan masa yang akan datang. Semakin rincian dan kecermatan dalam membuat perjanjian usaha, semakin kecil adanya konflik dan pertentangan antara kedua belah pihak di masa mendatang.
Seorang usaha muslim tertantang untuk memberikan perhatian terhadap persoalan perjanjiantersebut dalam menyususn konsep dan manajemenya dari awal dan dalam menunaikan hak dan menjaga keuntungan usahanya itu hingga akhir masa perjanjian.
Oleh sebab itu , dalam makalah ini akan dibahas salah satu hukumyang berkaitan hal tersebut yaitu akad.
ii. Rumusan masalah
a) Apa pengertian akad atau perjanjian itu?
b) Sebutkan rukun-rukunakad?
c) Syarat-syarat akad?
iii. Pembahasan
A. Pengert[1]ian akad
Secara bahasa, akad berarti ikatan atau penghubungan terhadap dua hal.sementara secara istilah adalah keterkaitan keinginan dari dengan keinginan orang lain dengan cara yang memunculkan adanya kotmitmen tertentu yang disyari’atkan.
Menurut istilah fiqaha ialah:
..............................................................................................................
“perikatan ijab dengan kobul secara yang disyari’atkan agama nampak bekasanya pada yang diakadkan itu”
Akad adalah salah satu sebab dari yang ditetapkan syara’ yang kerenanya menimbulkan hukum.dengan memperhatikan tarif akad, dapat di katakan bahwa akad adalah suatunperbuatan yang sengaja yang dibuat oleh dua orang, berdasarkan oleh persetujuan masing-masing.
B. Diantara macam-macam aqad adalah:[2]
1. Dilihat dari segi ditetapkan atau tidaknya oleh syara:
1) Aqad musamma, adalah aqad yang telah ditetapkan oleh syara dan diberi hokum-hukumnya, seperti jual beli, hibah, ijarah, syirkah dan lain-lain.
2) Aqad ghaira musawwa, adalah aqad yang belum ditetapkan istilah, hokum dan namanya oleh syara.
2. Dilihat dari segi disyariatkan atau tidaknya:
1) Aqad musyaraah, aqad yang dibenarkan oleh syara seperti jual beli, hibah, gadai, dan lain-lai.
2) aqad mamnuah, aqad yang dilarang oleh syara seperti menjual anak binatang yang masih dalam kandungan.
3. Dilihat dari segi sah atau tidaknya aqad:
1) Aqad shahihah, aqad yang cukup syarat-syaratnya. Misalnya, menjual sesuatu dengan harga sekian jika kontan dan sekian jika hutang.
2) Aqad fasidah, aqad yang cacat misalnya menjual sesuatu dengan harga yang ditentukan tapi pembayarannya ditangguhkan.
4. Dilihat dari segi sifat bendanya:
1) Aqad ainiyah, aqad lengkap dengan barangnya.
2) Aqad ghaira ainiyah,aqad tanpa disertakan barang.
5. Dilihat dari bentuk atau cara melakukannya:
1) Dilaksanakan dengan upacara tertentu, yaitu ada saksi seperti pernikahan.
2) Aqad ridhaiyah, tidak memerlukan upacara.
6. Dilihat dari tukar menukar hak:
1) Aqad mu’awadah, aqad berlaku atas timbal balik, seperti jual beli.
2) Aqad tabarrut aqud, berdasarkan pemberian seperti hibah.
C. Rukun-rukun akad
a) [3]Aqid (orang yang beraqad),orang yang ber akad harus baleg,berakal,tidak mengandung unsure penipuan.
b) Mauqud alaih(sesuatu yang diaqadkan)
c) Shigat aqad (ijab dan qabul)
d) Dua pihak atau lebih yang saling terkaitan dengan akad
Yaitu dua orang atau lebih yang secara langsung terlibat dalam perjanjian.kedua belah piak disyaratkan harus memiliki kemampuan yang cukup untuk mengikuti proses perjanjian, kemampuan tersebut antara lain:
1) Kemampuan membedakan mana yang baik dan yang buruk.
2) Pilihan, yaitu tidak sah akad yang yang dilakukan orang dibawah paksaan.
3) Akad itu dianggap berlaku (jadi total)bila tidak dimiliki pengandian khiyar (hak pilih),seperti khiyar syarat (hak pilih menetapkan persyaratan)
e) Sesuatu yang diikat dengan akad
Yaitu barang yang dijual dalam akad jualbeli, atau sesuatu yang disewakan dengan akad sewa dan sebagainya. Ada persyataran yang harus dipenuhi agar akad tersebut di anggap sah, yaitu
1) Barang tersebut suci atau meskipun terkena najis bisa dibersihkan.akad usaha ini tidak berlakukan pada benda najis secara dzat atau benda yang terkena najis namu tidak mungkin dihilangkan najisnya seperti cuka.
2) Barang tersebut harus bisa digunakan dengan cara disyari’atkan.
3) Komoditi harus bisa diserah terima .
4) Barang yang dijual harus merupakan milik sempurna dari yang melakukan penjualan.
5) Harus diketahui wujudnya.
D. Pengucapan akad[4]
Pengucapan akad yaitu pengucapan yang dilantarkan oleh orang yang melakukan akad untuk menunjukkan keinginannya yang mengesankan bahwa akad itusudah berlangsung.tentu saja ungkapan itu harus serahterima (ijab-qabul)
Pengucapan akad yaitu pengucapan yang dilantarkan oleh orang yang melakukan akad untuk menunjukkan keinginannya yang mengesankan bahwa akad itusudah berlangsung.tentu saja ungkapan itu harus serahterima (ijab-qabul)
Ijab adalah serah terima sedangkan kobul adalah penerima.
E. Syarat-ayarat akad
1. Ada beberapa syarat yang harus terdapat dalam aqad, namun dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu:
a. Syarat umum, yaitu syarat-syarat yang wajib sempurna wujudnya dalam segala macam aqad.
b. Syarat khusus, yaitu syarat-syarat yang disyaratkan wujudnya dalam sebagian aqad, tidak dalam sebagian yang lain. Syarat-syarat ini biasa juga disebut syarat tambahan (syarat idhafiyah) yang harus ada disamping syarat-syarat umum,seperti adanya saksi,untuk terjadinya nikah,tidak boleh adanya ta’liq dalam aqad muwadha dan aqad tamlik, seperti jual beli dan hibah.
2. Sedangkan syarat-syarat yang harus terdapat dalam segala macam aqad adalah:
a. Ahliyatul ‘aqidaini (kedua pihak yang melakukan aqad cakap bertidak atau ahli)
b.Qabiliyatul mahallil aqdi li hukmihi (yang dijadikan objek aqad dapat menerima hukuman )
c. Al-wilyatus syar’iyah fi maudhu’il aqdi (aqad itu diizinkan oleh syara dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya).
d.Alla yakunal’aqdu au madhu’uhu mamnu’an binashshin syar’iyin(janganlah aqad itu yang dilarang syara)
e.Kaunul aqdi mufidan (akad it memberi faidah)
f. Ittihatul majlisil aqdi (bertemu dimajlis akad)
F. Klasifikasi akad
Akad memiliki banyak klasifikasi melalui sudut pandang yang berbeda-beda yaitu,
1. darisegi hukum tallifi
a. Akad wajib, contohnya akad nikah bagi orang yang sudah wajib nikah, memiliki bekal untuk menikah dan khawatir dirinya akan berbuat maksiat.
b. Akad sunah,contohnya akad meminjamkan uang
c. Akad mubah, contohnya akad jual beli.
d. Akad makhruh, contohnya menjual anggur kepada[5] orang yang masih diragukan apakah ia akan membuat jadi minuman keras atau tida.
e. Akad haram, contohnya perdagangan riba.
2. Dari sudut pandang sebagai harta (akad material ) atau bukan material.
a. Akad harta dari kedua belah pihak, disebut dengan perjanjian materi, seperti jualbeli secara umum.
b. Akad selain harta kedua belah pihak, akad yang terjadi terhadap suatu pekerjaan tertentu tanpa imbalan uang, seperti gencatan senjata antara kaum muslimi dengan orang kafir. Wasiat dan lain-lain.
c. Akad harta dari suatu pihak dan selain harta dari pihak lain, contohnya pembebasan denda.
3. Dari sudut pandang sebagai akad permanen atau non permanen.
a. Akad permaen dari dua belah pihak, yakni akad yangterjadi dimana masing-masing dari kedua belah pihak tidak mampu membatalkan.
b. Akad non permanen dari kedua belah pihak, yakni bahwa salah satu dari kedua belah pihak memnghendaki bisa membatalkan akad tersebut, contohnya wakilah, peminjaman.
c. Akad permanen dari slah satu pihak namun non permanen dari belah pihak lain. Contohnya penggandean barang setelah barang ditangan.
4. Dari sudut pandang, apakah ada syarat penyerahan barang langsung atau tidak.
a. Akad yang tidak mengharuskan serah terima barang secara langsung pada saat akad,seperti jual dan beli secara umum.
b. Akad yang harus serah terima barang secara langsung, dan akad semacam ini dibagi menjadi tiga antara lain:
1) Akad yang disyaratkan sarah terimakan bRng secara langsung untuk memindahkan kepemilikan, seperti hibah dan peminjaman uang.
2) Akad yang mensyaratkan serah terima barang secara langsung sebagai syarat syahnya, seperti sharf (monay changer)
3) Akad yang akan menjadi permanen bila ada serah terima barang secara langsung, seperti hibah dan penggadean.
5. Dari sudut pandang legalatif
a. Akad legal atau akad yang sah. Yakni akad yang secara mendasar dan aplikatif memang disyari’atkan.
b. Akad elegal atau batal (akad yang tidah sah).
G. Melakukan Akad Usaha Melalui Media Komunikasi Mudoren[6]
Jika akad usaha antara kedua belah pihak berlangsung sementara keduanya tidaj berada di lokasi akad, masing-masing tidak melihat pihak lain dengan mata kepala sendiri, juga tidag mendengar suaranya, sementara media komunikasi yang menghubungkan keduanya adalah tulis, surat, kedutaan atau delegasi, via telegram, surat kilat faksimile, layar komputer dalam semua kondisi perjanjian dianggap sah, kalau ijab sampe kepada yang dituju, demikian kobul dari pihak lain.
Kalau pihak yang menawarkan akad dengan media-media tersebut memberikan ijab dengan waktu tertntu, maka harys dijaga konsekuensi pada waktu tersebut, tidak boleh di ralat kembali.
Semua kaidah-kaidah tersebut di atas tidak berlaku bagi akad nikah karena nikah mengharuskan ada saksi, tidak juga berlaku dengan syarf (penukaran mata uang asing) karena da syarat penyerahan barang langsung, juga tidak untuk jual beli As-salm karena ada syarat pembayaran yang harus dibayar dimuka.
iv. Kesimpulan
Akad adalah keterkaitan keinginan dari dengan keinginan orang lain dengan cara yang memunculkan adanya kotmitmen tertentu yang disyari’atkan.
Akad di bagi menjadi bebrapa yaitu :
e) Aqid (orang yang beraqad),orang yang ber akad harus baleg,berakal,tidak mengandung unsure penipuan.
f) Mauqud alaih(sesuatu yang diaqadkan)
g) Shigat aqad (ijab dan qabul)
h) Dua pihak atau lebih yang saling terkaitan dengan akad
Yaitu dua orang atau lebih yang secara langsung terlibat dalam perjanjian.kedua belah piak disyaratkan harus memiliki kemampuan yang cukup untuk mengikuti proses perjanjian, kemampuan tersebut antara lain:
4) Kemampuan membedakan mana yang baik dan yang buruk.
5) Pilihan, yaitu tidak sah akad yang yang dilakukan orang dibawah paksaan.
6) Akad itu dianggap berlaku (jadi total)bila tidak dimiliki pengandian khiyar (hak pilih),seperti khiyar syarat (hak pilih menetapkan persyaratan)
e) Sesuatu yang diikat dengan akad
Yaitu barang yang dijual dalam akad jualbeli, atau sesuatu yang disewakan dengan akad sewa dan sebagainya. Ada persyataran yang harus dipenuhi agar akad tersebut di anggap sah, yaitu
6) Barang tersebut suci atau meskipun terkena najis bisa dibersihkan.akad usaha ini tidak berlakukan pada benda najis secara dzat atau benda yang terkena najis namu tidak mungkin dihilangkan najisnya seperti cuka.
7) Barang tersebut harus bisa digunakan dengan cara disyari’atkan.
8) Komoditi harus bisa diserah terima .
9) Barang yang dijual harus merupakan milik sempurna dari yang melakukan penjualan.
3. Ada beberapa syarat yang harus terdapat dalam aqad, namun dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu:
c. Syarat umum, yaitu syarat-syarat yang wajib sempurna wujudnya dalam segala macam aqad.
d. Syarat khusus, yaitu syarat-syarat yang disyaratkan wujudnya dalam sebagian aqad, tidak dalam sebagian yang lain. Syarat-syarat ini biasa juga disebut syarat tambahan (syarat idhafiyah) yang harus ada disamping syarat-syarat umum,seperti adanya saksi,untuk terjadinya nikah,tidak boleh adanya ta’liq dalam aqad muwadha dan aqad tamlik, seperti jual beli dan hibah.
4. Sedangkan syarat-syarat yang harus terdapat dalam segala macam aqad adalah:
g. Ahliyatul ‘aqidaini (kedua pihak yang melakukan aqad cakap bertidak atau ahli)
h.Qabiliyatul mahallil aqdi li hukmihi (yang dijadikan objek aqad dapat menerima hukuman )
i. Al-wilyatus syar’iyah fi maudhu’il aqdi (aqad itu diizinkan oleh syara dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya).
j. Alla yakunal’aqdu au madhu’uhu mamnu’an binashshin syar’iyin(janganlah aqad itu yang dilarang syara)
k. Kaunul aqdi mufidan (akad it memberi faidah)
Ittihatul majlisil aqdi (bertemu dimajlis akad)
v. Referensi
Ir.Ardiwarman A.Karim,SE, MBA, MAE.fikih ekonomi keuanga islam Darul Haq.jakarta.2004.
Prof.DR. Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, pengantar fikih muamalah. Pustaka Riski Putra, Semarang.2009.
[1] Prof.DR. Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, pengantar fikih muamalah. Pustaka Riski Putra, Semarang.2009.hal.12
[2] http//:www.google.com/akad
[3] Ir.Ardiwarman A.Karim,SE, MBA, MAE.fikih ekonomi keuangan islam Darul Haq.jakarta.2004.hal.26
[4] Ir.Ardiwarman A.Karim,SE, MBA, MAE.fikih ekonomi keuanga islam Darul Haq.jakarta.2004.hal.27
[5] Prof.DR. Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, pengantar fikih muamalah. Pustaka Riski Putra, Semarang.2009.hal.29-30
[6] Ir.Ardiwarman A.Karim,SE, MBA, MAE.fikih ekonomi keuanga islam Darul Haq.jakarta.2004.hal.32-37
Tidak ada komentar:
Posting Komentar